KLIK SATU IKLAN UNTUK MELANJUTKAN

Jurnal Sosiologi, Reformasi Birokrasi

ABSTRAK

Good Governance atau yang sering diterjamahkan menjadi ketata pemerintahan yang baik adalah suatupenyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab (Akuntabilitas ) sejalan dengan prinsip demokrasi, Efektip dan efisien. Selain itu pemerintah yang dicita citakan adalah juga mengandung prinsip mengikutsertakan masyarakat (Partisipasi), terbuka (Transparansi), Kesetaraan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan dan hak yang sama ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pada dasarnya penerapan ketata permintahan yang baik adalah pelayanan Publik yang lebih baik kepadamasyarakat . Untuk mencapai ke citas cita idial tersebutdipemerintahan perlu memperbaiki sistim birokrasi yangada. Karena selama ini birokrasi cendrung tidak seperti apa yang diharapkan .Birokrasi yang ada tidak bisamenciptakan efisiensi dan efektifitas kerja, sehingga birokrasi sering dianggap menjadi penghambat untukmencapai tujun pemerintahan.Informasi Comunication dan Teknologi (ICT) adalah merupakan salah satu solusi memperbaiki birokrasi, untukmencapai ketatapemerintahan yang baik. Dilingkungan pemerintah ICT dengan sistim E-Government,merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas pemerintahan , maupunyang terpenting untuk pemberian pelayanan yang prima dari pemerintah untuk masyarakat. Semua aktivitas egovernmentditujukan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa .Selain itu E-Government menjanjikan suatu hasilkerja yang efisien, partisipasip berkeadilan, demokrasi dan yangterpinting lagi adalah Transparancy dan accountability , hal ini merupakan unsur penting dalam sistem aparaturnegara yang modern, yangdilandasi oleh derajat rasionalitas yang tinggi. Pemerintah sendiri sudah menyadaribahwa e-gov penting dalam repormasi birokrasi dengan harapan akan memberikan pelayanan yang lebih baikkepada masyarakat , namun untuk penerapannya memang tak mudah, karena memerlukan proses dan tahapan-tahapan seperti halnya meningkatkan hasil kerja birokrasi.

Kata Kunci :

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikati (TIK) dengan internet sebagai prodak unggulannya pada dasarnya adalah gotong royong elektronik terbesar. Betapa tidak satu perangkat komputer yang kita punya bisa dihubungkan dengan jutaan komputer sedunia. Dengan demikian betapa besarnya sinergitas yang dihasilkan dari kerjasama jutaan komputer, tanpa memandang siapa yang mengoperasikan, apakah dari kalangan mana, kulit hitam, putih atau berwarna. Juga tanpa memandang golongan politik dan idiolog . Bahkan negara negara tirai besi seperti Rusia dan RRT yang dijuluki sebagai negara tirai bambu, pada tempo dulu kini juga mampu ditembus dengan kerjasama lintas maya. Gotong royong ini memang luar biasa, menembus banyak negara tanpa batas. Mereka bersedia bergabung dengan gotong royongelektronik melalui ini, suatu perubahan yang besar dari budaya abad informasi ini. Kini perkembangan dunia informasi sudah begitu pesat, makin hari penemuan teknologi informasi ini semakin canggih dan semakin murah, sehingga efieiseni yang dijanjikan menjadi semakin menarik minat masyarakat. Tak ketinggalan pemerintah jug harus turut memanfaatkan teknologi informasi dan comunikasi (TIK). Betapa tidak semakin meningkatnya volume pekerjaan dan semakin menggiurkannya tawaran dari (TIK) yang menjanjikan suatu hasil yang efisian, produktip dan Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung 45 tranparansi. Di suatu sisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan dapat menghasilkan layanan publik yang adil,transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga masyarakat tanpa kecuali, adalah merupakan salah satu tujuan pengembangan E-gov Pemerintahan. Desakan masyarakat yang terus berkembang untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik adalah alasan yang kuat bagi para aparat pemerintahan untuk selalu memenuhinya. Pengembangan e-gov ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan di sektor lain, menurut penelitian ITU setiap satu persen investasi dibidang TI akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 3 %. Penggunaan sumberdaya alam juga menjadi hemat, karena terjadi perubahan dari perkantoran berbasis kertas menjadi tanpa kertas (paperlis). Bagi aparat pemerintah penggunaan teknologi merupakan alternatip pilihan, apalagi sandangan nama sebagai abdi masyarakat dan abdi negara menuntut para penyelenggara negara ini untuk selalu dinamis, memenuhi kehendak masyarakat . Kuatnya dorongan  untuk melakukan reformasi pada sektor publik juga dipengaruhi oleh beberapa temuan empiris bahwa reformasi yang dijalankan secara serius senantiasa mendatangkan manfaat serta meningkatkan kinerja administrasi publik . TI diharapkan juga mampu mempercepat upaya memperbaiki birokrasi.Repormasi birorasi dengan Birokrasi merupakan organisasi ideal yang paling rasional. Dirancang khusus oleh seorang begawan sosiologi asal Jerman, Max Weber, untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja. Akan tetapi analisa Weber mengenai birokrasi sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik sangat berbeda dengan kenyataan birokrasi yang ada saat ini. Dimana birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah lebih nampak sebagai birokrasi yang tidak efektif dan efisien, boros dan bahkan tidak lagi. Dapat dikatakan birokrasi di Indonesia telah kehilangan ruh birokrasi yang dirancang Weber. Birokrasi Weber yang mengutamakan efisiensi, efektifitas dan rasionalitas dapat berubah wajah menjadi birokrasi boros ,korup atau yang bersifat sebaliknya, karena di Indonesia birokrasi disintesiskan dengan kultur tradisional. Weber menghendaki birokrasi sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas legal-rasional. Yakni sebuah organisasi yang berdiri di atas sebuah aturan yang jelas dan bersifat impersonal. Dengan begitu birokrasi menjadi sangat efektif dan efisien karena ada pemisahan yang jelas, tegas dan sistematis antara apa yang bersifat pribadi dengan apa yang bersifat birokratis. Sehingga perasaan, emosi hubungan sosial personal dan kepentingan pribadi tidak ikut bermain dalam organisasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi sasarannya sama adalah bagaimana birokrasi pemerintah dan layanan public dapat lebih efisien, efektif, transparan, dan memberikan layanan secara non-diskriminatif yang juga dikenal sebagai pelayanan prima. Memang dalam upaya mereformasi birokrasi memang tidak mudah. Persoalannya kompleks dengan sejumlah hambatan yang harus dihadapinya. Hambatan tersebut terutama disebabkan oleh keengganan para biroktrat untuk melakukan perubahan, disegala bidang. Budaya (cultur) yang sudah mendarah daging bahwa aparat negara yang selalu minta dilayani dan selalu mempersulit, memang tidak mudah untuk dirubah, digantikan dengan mesin elektronik. Karena perubahan juga manyangkut sikap yang memang sudah memasyarakat dilingkungan kita, sehingga memerlukan waktu lama untuk menyerap inovas .

2. PROSES PERUBAHAN

Perubahan yang diharapkan bisa sepuluh tahun atau bahkan dua puluh tahun menanti perubahan sikap itu, tetapi dengan teknologi e-gov bisa jadi reformasi birokrasi akan dipercepat. Roes Setiyadi, (2003) Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para jenius yang pada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari padanya. Bahkan tak hanya itu, menurut Ketua masyarakat Telematika Indonesia ini elektronik governemnt ( e-gov) juga berperannya Dalam Proses Perubahan Sosial masyarakat. Perubahan prilaku, gaya hidup, karena memperpendek jarak, mengurangi batas wilayah dan yang penting adalah efisiensi. Salah satu upaya untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan Manajemen Perubahan adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui e-government sebagai salah satu aplikasi dari teknologi informasi. Tak ada seorangpun yang mampu menolak teknologi, bila tidak ingin dilindas kereta teknologi, demikian juga repormasi birokrasi tak akan berdaya bila menghadapi mesin e-gov yang menjanjikan cara kerja yang lebih baik. Dengan kata lain penggunan Teknologi Informasi menjanjikan suatu kerja yang repormasi, karena bersifat demokoratis, tidak diskriminasi, tepat waktu, terukur dan mempunyai standar yang jelas. Perjuangan demokrasi memerlukan koordinasi dan komunikasi intensif di antara para aktivis sebagai lokomotif dan masyarakat luas sebagai penumpang gerbong demokrasi. Karakter Teknologi Informasi yang Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung 46 egaliter sangat sesuai dengan sifat demokrasi. Ambil contoh seorang yang memerlukan informasi atau data, ia dengan mudah mengambilmya di web site atau tampilan lain, tanpa harus antri dari satu meja kemeja yang lain yang ada pada birokrasi. Teknologi menjadi pelayan mesin yang tak bisa membedakan apakah yang dilayani adalah orang berduit, pejabat atau orang miskin, sehingga diskriminasi ini dibidang pelayanan bisa dikurangi. Mereka bias mendapatkan layanan tanpa terpengaruh pada jarak, waktu, momen. Memang tak semuanya proses adminitrasi di birokrasi bisa diubah, dilayani dengan Egov, adminstrasi yang memerlukan pengesahan dan produk hukum, RUU nya sedang dibahas di DPR. Terpenting adalah bagaimana memastikan semua karyawan dan pejabat instansi pemerintah pusat dan daerah memahami pentingnya e-government dan memastikan layanan egovernment dapat dinikmati oleh semua pihak yang berurusan dengan pemerintah. Bila melihat perubahan prilaku yang terjadi pada penggunaan Telpon seluler, perubahan itu begitu cepat . Dalam tempo beberapa tahun saja trendi penggunaan telpon genggam tersebut bagai wabah penyakit yang melanda siapa saja. Perubahan itu begitu massal melindas apa saja disemu golongan tanpa pandang bulu. Apakah hal ini bisa terjadi juga pada egov sehingga perubahan yang cepat terhadap birokrasi yang efisien juga dapat terwujud. Pengembangan e-gov itu sendiri juga tak mudah, selain mental birokrasi yang sulit diubah dikalangan pegawai. E-gov juga memerlukan skil dan kemaun kuat untuk mengembangkannya, sehingga SDM berkwalitas memang perlu. Masalah administrasi lain yang mengganjal seperti koordinasi antar instansi untuk sepakat menggunakan e-gov pada repormasi birokrasi memang perlu. Pengembangan e-gov sering terkendala karena masing masing instansi ingin mengembangkan aplikasinya , padahal ” bersama kita bisa” ego sentris ini sering menyebabkan biaya TI menjadi mahal. Impra struktur berupa jaringan juga menjadi kendala utama, karena investasi dibidang egov ini cukup mahal. Selain SDM sarana dan dana memang menjadi faktor penting, apalagi modal awal memang mesti mahal, tentu ini bukan tanpa solusi, kerja gotong royong dari semua instansi pemerintah tentu akan mengurangi inevestasi yang terlalu tinggi.  Peranan kepemimpinan organisasi juga menjadi penting untuk memilih alternatip menggunakan atau tidak suatu teknologi yang mampu memberikan pelayanan prima . Seperrti diketahui muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance), sehingga diperoleh birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat  Untuk menuju good governance serta mempercepat penye-lenggaraan otonomi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap penyelenggaraan pemerintahan, merupakan kebutuhan yang mendesak, dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara cepat, tepat, dan akurat. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan, maka keberadaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan penting dan strategis.( Affan 2004 :1)Pemerintah telah mengeluarkan INPRES 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. e-government tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pengertian umum electronic government (e-government = e-gov) adalah “Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good governance”. Namun kenyataannya pengembangan nya ditingkat pemerintahan masih jauh dari yang diharapkan. Berbeda dengan e bisnis, e learning yang sudah mampu berkembang secara cepat seperti layaknya sebuah kendaraan yang sudah melaju dengan pasti  Penggunaan Egov untuk merepormasi birokrasi tak diragukan lagi untuk menuju pada good governement, tetapi justru pengembangan e-gov itu sendiri yang berjalan bagai keong .

3. REFERENSI

[1] Adhy Muhtar, Entang 2001. “Desa Sebagai Self Governing Community Menuju Good Governance” Makalah pada Workshop kerjasama Program (S2) Politik Lokal dan Otda dan S-2 Sosiologi UGM dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia Yogyakarta 2001 Unpad

[2] Anonim 2004 kominfo go. Id , web siteDepartemen Komunikasi dan Infomrmatikan arsip berita Kominfo.

[3] ——–2005, e-Indonesia Initiative, 2005 Tranformasi Indonesia ke Masyarakat Pengetahuan Dalam Majalah e -Indonesia

[4] ———- 2003, Inpres no. 3 tahun 2003 Panduan Kebijakan Strategi Nasional Elektronik Government

Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung

47

[5] ———–2004, Undang undang RI No 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintahan Daerah, Jakarta

[6] ———-2003, Perda Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang tentang SOTKPD. Ketapang

[7] ———2003, Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No. : 63/kep/M.Pan/2003 tentangPedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

[8].———– 2004 , Good Governance Newsletter Vol I Maret 2004 CGIC Pusat Informasi Tata

Pemerintahan yang Baik di Indonesia, Jakarta. [9]———-2004, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009, Kementriaan Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.

[10]…………..2002. Birokrasi di daerah harus mampu mengimbangi dinamika politik tinggi dalam Jurnal

Otonomi Daerah 2002 Jakarta.

[11}...............2005.(http://www.transparansi.or.id/go od_governance/prinsi p.html) 2005 yayasan yang

bergerak dibidang tranparansi

[12]……………2004.http://www.itu.int/wsis/basic/unsummits. html.Itu WSIS Summits

[13] ………….2005 http://www.pikiran rakyat.com /cetak/ 1004 /04 /1102. htm Prof. Asep Kartiwa

dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Unpad

yang berlangsung di Ruang Serba Guna Unpad, Sabtu (2/10).

[14] Darmanto,didik 2003 Birokrasi Cleptomania* Mahasiswa Sosiologi UGM, Anggota Dewan

Pimpinan Media Komunitas UGM Bulaksumur Pos dimuat Harian Umum Bengawan Pos, Edisi 13/06/2003

[15]…………2003, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (no. 63/kep/M.PAN/2003) tentang pedoman umum penyelenggaraan Pelayanan Publik diterbitkan oleh Kementrian PAN RI 2003

[16] Djalil Sofyan 2004 (Mentri Kominfo pada Rapat Kerja Telematika di Jakarta)

[17] Faisal Sanafiah, 1995 (Format–format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aflikasi) Rajawali press, Jakarta.

[18] Ginandjar Kartasasmita, 1997 Visi Pembangunan Dalam PJP II, Gambaran Masyarakat Indonesia Tahun 2018 dan Tantangannya Bagi Aparatur Negara”. Makalah disajikan pada Seminar  endayagunaan Aparatur Negara, Jakarta.

[19] Martoyo 2002 Teori Administrasi Negara dalam Bahan Kuliah Matrikulasi Mahasiswa Program Studi

Administrasi Negara Untan Pontianak.

[20] Ramli, Ahmad 2004 Prinsip-Prinsip Cyber Law dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi

Cyber Crime Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran@04

[21] Mordiono, 2002 Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit : Andi Yogyakarta 2002.

Resum Mata Kuliah

Resum Mata Kuliah